16 October 2017

PEDOMAN TEKNIS KOTA TANPA KUMUH


Format 1.  Dasar Hukum

a.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002 Nomor 134);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);
e.    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
f.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
g.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
h.  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
i.     Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
j.   Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
k.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
m.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang  Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.


Format 2. Prinsip-Prinsip Kolaborasi
Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh  adalah:
1.     Partisipasi/Participation (P), artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi harus tepat waktu atau tepat momentum artinya partisipasi harus punctual (P) sehingga terjadi sinkronisasi
2.     Akseptasi/Acceptable (A), artinya kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan.  Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/accountable (A).
3.     Komunikasi/Communication(C), artinya masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/collaboration (C)
4.     Percaya/Trust (T), artinya masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan . Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/transparent (T)
5.     Berbagi/Share (S), artinya masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (time, treasure and talents) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/submit (put under control of another - S) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Penyusunan rencana ini dilakukan secara kolaboratif, yang artinya:
1.   Adanya tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan sampai pada pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pelaksanaan program; 
2.   Kesetaraan kekuasaan dimana tidak ada dominasi oleh pihak tertentu dan setiap aktor yang terlibat tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati;
3.   Terdapat aktor-aktor yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi dan memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun hasil yang diharapkan dari perencanaan yang kolaboratif adalah:                
1.   Mengacu pada visi bersama, tujuan dan sasaran yang jelas, akurat dan terukur dalam penanganan permukiman kumuh tingkat kawasan dan di tingkat Kabupaten/kota. Visi ini sesuai dengan visi dari RPJMD;
2.   Harmonisasi sasaran lokasi/kawasan kumuh prioritas yang akan ditangani dan semua pihak sepakat, lintas sektor dan pelaku, bekerja sama pada lokasi kerja yang sama;
3.   Harmonisasi bidang perencanaan mencakup aspek prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman serta ancaman bencana dan aspek legalitas, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi kawasan dan penghuni; 
4.   Pola penanganan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis institusi;
5.   Harmonisasi lembaga yang akan menangani agar tidak terjadi duplikasi lembaga di tingkat desa/kelurahan mengingat beragamnya nomenklatur lembaga komunitas (BKM, LKM, Pokmas, Gapoktan, dan komunitas lainya); 
6.   Harmonisasi berbagai sumber daya yang dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan (dana, waktu, manusia) dan berdasarkan jenis komponen serta jenis investasi.


................................ (sambungan ada di bawah, diberi jarak karena tabel tertutup widget. Maaf atas ketidaknyamanannya)..................
.
.
.
.




































































Format 3a. Indikator Kinerja Keberhasilan (KPI)

Program KOTAKU (Indonesia Wilayah I)

HASIL
INDIKATOR
1.   Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dalam rangka mengentaskan wilayah kumuh berdasarkan 8 indikator kumuh
1a.  Jumlah kelurahan kumuh yang dikurangi dari 1174 kelurahan menjadi kurang dari 200 kelurahan berdasarkan 8 indikator kumuh.
1b.  Wilayah kumuh yang diperbaiki aksesnya terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan meningkat seluas 6700 ha.
1c.   60% penerima manfaat yang disurvey pada saat penyelesaian proyek puas terhadap kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan dasar perkotaan di wilayah kumuh yang ditargetkan.
1d.  80% infrastruktur yang dibangun/rehabilitasi sesuai dengan prioritas masyarakat dalam Rencana Aksi Masyarakat/Community Action Plan (CAP).
2.   Mendorong kolaborasi dengan stakeholder melalui pemberdayaan pemerintah daerah

2a.  Sekurang-kurangnya 90 % kota telah membentuk Pokja PKP proyek selesai.
2b.  Lebih dari 80 % Kabupaten/Kota memiliki dokumen SIAP (Slum Improvement Action Plan) yang telah terkonsolidasi dengan Community Action Plan (CAP).
2c.   Lebih dari 90 % kelurahan/desa memiliki dokumen CAP yang telah terkonsolidasi dengan Community Action Plan (CAP).
2d.  Sekurang-kurangnya 15% dari alokasi dana kegiatan pada tingkat kabupaten kota dipenuhi (secara tunai atau dalam bentuk sharing) dari pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau sumbangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh
3a.  Sekurang-kurangnya 50% kelurahan/desa di lokasi proyek (tambahan1250 kelurahan/desa terhadap 1400 kelurahan/desa yang telah ada) melaksanakan kegiatan livelihood pada tahun 2020.
3b. Tingkat inklusi keuangan (akses terhadap rekening tabungan) di kelurahan/desa mencapai 20% dari 5%.
3c.  Lebih dari 50% KSM Ekonomi telah melaporkan perkembangan/ekspansi usaha mereka.
3d. Lebih dari 50% BDC yang didirikan dapat bertahan selama 2 tahun masa operasi.
3e.  Sekitar 50% KSM yang memiliki usaha kecil yang potensial dilayani oleh BDC.


Format 3b. Kerangka Pemikiran berbasis Hasil
Program KOTAKU (Indonesia Wilayah I)

Keluaran:
1.   Blok Investasi untuk perbaikan permukiman kumuh dicairkan bagi semua desa sasaran.
2.   Infrastruktur peningkatan kumuh dibangun di tingkat kota.
3.   Program Peningkaran Livelihood ditingkatkan
4.   Mobile Banking
5.   Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lokal terselesaikan
6.   Kurikulum peningkatan ditingkatkan dengan pelatihan kejuruan dan modul pemasaran.
7.   Produk pengetahuan
8.   Misi Studi dan hubungan timbal balik (reverse linkage)
1.   Semua desa melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang dijelaskan dalam Open Menu (misalnya drainase, peningkatan atau rehabilitasi, fasilitas pengelolaan sampah, toilet umum dll) pada tahun ke-4.

2a.  Setidaknya 40 (90% x 50 Kab / Kota) kota telah membentuk gugus tugas fungsional untuk pengentasan kumuh dan telah menyelesaikan RP2KP-KP di kota / kabupaten pada tahun ke-2.
2b.  Setidaknya menyelesaikan 80% dari prasarana primer dan sekunder  dan layanan yang berkaitan dengan daerah kumuh, yang diidentifikasi di bawah RP2KP-KP telah fungsional pada tahun ke-4.
2c.  Lebih dari 95% prasarana primer dan sekunder  dibangun memiliki penilaian kualitas yang sangat baik pada tahun ke-4.
2d.  Lebih dari 50% dari gugus tugas pengentasan kumuh setidaknya seorang anggota dari sektor swasta pada tahun ke-4.

3a.  Program Peningkatan Livelihood  digulirkan untuk setidaknya 50 desa di Aceh dan Kalimantan Utara pada tahun ke-2.
3b.  Seluruh studi kelayakan (15 )  untuk membangun BDC baru  selesai pada Tahun ke-2.
3c.  Setidaknya 15 Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) baru didirikan dan beroperasi pada Tahun ke-3.
3d.  Pelatihan kejuruan yang diberikan kepada KSM yang potensial untuk diteruskan  ke 15 BDC yang didirikan di bawah ICDD Tahap III selesai pada tahun ke-2.  Pelatihan kejuruan bagi KSM yang potensial untuk diteruskan ke 15 BDC baru akan selesai pada Tahun 4.

4a.   Strategi mobile banking akan diselesaikan pada tahun ke-1.
4b.   Setidaknya 1 juta orang membuka rekening tabungan pada Tahun ke-4.
4c.    Setidaknya 30 kota telah menjalankan dana bergulir keuangan mikro dan bekerja dengan tenaga mobile banking di desa-desa. Semua pinjaman yang diberikan harus mengikuti aturan Syariah.

5.   Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat lanjutan diberikan kepada seluruh desa pada tahun ke-3.

6.   Tinjauan terhadap kurikulum yang ada, modul lanjutan dikembangkan dan TOT yang dilaksanakan pada tahun ke-3.


7a.     Material cetak dan materi audio visual proyek dibuat dan disosialisasikan secara nasional dan internal pada tahun ke-4.
7b.     Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2) dan evaluasi akhir dan 3 kajian tematik lainnya yang dilakukan pada tahun ke-4.
7c.     Atau setidaknya 5 manual mengenai best practices pada program ICDD diproduksi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab dan Perancis pada tahun ke-4.

8.   misi studi di luar negeri selesai pada tahun ke-3.
1.   Laporan kemajuan triwulan disiapkan oleh Konsultan dan PMU.
2.   Laporan dari Misi IDB ke Indonesia.
3.   Laporan dari Badan Pelaksana (MPWH)
4.   Laporan Penyelesaian Proyek 
5.   Laporan dari Konsultan Studi Evaluasi.
1.  Program pelatihan efektif menyampaikan keterampilan yang diinginkan dan konten pengetahuan
2.  Penduduk setempat berkomitmen dan termotivasi
3.  Fasilitator tetap berkomitmen dan mampu memberdayakan masyarakat dan memperkuat mereka
4.  LSM yang handal dan mampu tersedia untuk membantu pembentukan dan keberlanjutan KSM
5.  Langkah-langkah pemeliharaan dan keberlanjutan di lokasi memadai
6.  Pasokan input pertanian dan fasilitas kredit mikro memadai dan terjangkau
7.  Tidak ada Korupsi / penyalahgunaan di antara para pemain operasional utama (termasuk VCC)


Format 3c. Kerangka Kerja Hasil dan Monitoring dan Evaluasi
Program KOTAKU (Indonesia Wilayah II)

TUJUAN
Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di lokasi target kawasan kumuh perkotaan di Indonesia
Nama Indikator
Baseline
Cumulative Target Values
YR 1 (2016)
YR 2 (2017)
YR 3
(2018)
YR 4 (2019)
YR 5 (2020)
YR 6
(2021)
End Target
Indikator – OUTCOME (PENCAPAIAN TUJUAN)








Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas infrastruktur” yang difasilitasi proyek (Jumlah orang)
0.00
--
--
2,900,000
--
--
9,500,000
9,500,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas sumber air” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)
0.00
--
--
240,000
--
--
800,000
800,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas sanitasi” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)
0.00
--
--
360,000
--
--
1,200,000
1,200,000
Jumlah orang yang memiliki akses ke semua jenis jalan dengan panjang 500 meter (perempuan) (Jumlah orang)
0.00
--
--
1,110,000
--
--
3,700,000
3,700,000
Jumlah orang yang menerima pembuangan sampah secara berkala (perempuan) (Jumlah orang)
0.00
--
--
450,000
--
--
1,500,000
1,500,000
Jumlah orang yang menerima “peningkatan kualitas drainase” yang difasilitasi proyek (perempuan) (Jumlah orang)
0.00
--
--
1,080,000
--
--
3,600,000
3,600,000
Kawasan Kumuh yang ditangani (Hektar (Ha))
0.00
--
--
2,200
--
--
7,800
7,800
Persentase penghuni kawasan kumuh yang puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan di perkotaan (perempuan, dibawah 40%, miskin) (Persentase)
--
--
--
60%
--
--
80%
80%
Persentase pengaduan selesai (Persentase)
--
--
--
80%
--
--
90%
90%
Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di di tingkat lokal (% Pemerintah Daerah) (Persentase)
0.00
--
30%
60%
70%
80%
90%
90%
Penerima Manfaat Langsung (Jumlah orang) (Indikator Utama)
0.00
--
--
3,000,000
6,000,000

9,700,000
9,700,000
Penerima Manfaat Perempuan (Persentase) (Indikator Utama)
0.00
--
--
1,500,000
3,000,000

4,850,000
4,850,000
Indikator HASIL
Nama Indikator
Baseline
Cumulative Target Values
YR 1 (2016)
YR 2 (2017)
YR 3 (2018)
YR 4 (2019)
YR 5 (2020)
YR 6
(2021)
End Target
Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan








1.1.     Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di tingkat nasional (Ya/Tidak)
No
--
--
Yes
--
--
--
Yes
1.2.     Pembentukan Database kumuh / profiling
No
--
Yes
--
--
--
Updated
Selesai dan Updated
Komponen 2: Integrasi perencanaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat








2.1.      Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyusun SIAP yang telah disetujui oleh Bupati / Walikota (Persentase)
0.00
--
30%
60%
70%
80%
90%
90%
2.2.      Persentase kelurahan yang telah memiliki CSP yang telah dikonsolidasi dengan SIAP (Persentase)
0.00
--
50%
70%
80%
90%
90%
90%
Komponen 3: Perbaikan infrastruktur dan pelayanan Perkotaan di Kab/Kota Terpilih








3.1.      Jumlah Kab/Kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan Infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terkoneksi dengan kawasan kumuh (Jumlah)
0.00
--
--
20
30
35
40
40
3.2.      Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pekerjaan Infrastruktur tersier dan implementasi pelayanan di kawasan kumuh (Jumlah)
0.00
--
1,400
1,600
2,000
2,200
2,500
2,500
3.3.      Persentase infrastruktur dan pelayanan dengan kualitas baik (Persentase)
0.00
--
--
80%
90%
90%
90%
90%
3.4.      Persentase infrastruktur terbangun yang berfungsi baik (persentase)
0.00
--
--
--
--
--
70%
70%
Komponen 4: Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis








4.1.      Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki struktur monitoring proyek dan menyediakan informasi mengenai implementasi proyek secara berkala (persentase)
0.00
--
20%
30%
50%
60%
70%
70%
4.2.      Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan (persentase)
0.00
--
80%
80%
90%
90%
90%
90%




Deskripsi Indikator

Indikator – TUJUAN
Nama Indikator
Deskripsi
Frekuensi
Sumber Data / Metodologi
Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas infrastruktur yang difasilitasi proyek
Jumlah orang yang tinggal di kawasan kumuh yang secara langsung terkena dampak/menerima manfaat dari sub proyek infrastruktur yang difasilitasi oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas sumber air yang difasilitasi proyek (perempuan)
Jumlah orang yang tinggal di rumah penerima peningkatan penyediaan air bersih yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas sanitasi yang difasilitasi proyek (perempuan)
Jumlah orang yang tinggal di rumah penerima fasilitas sanitasi yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang memiliki akses ke semua jenis jalan dengan panjang 500 meter (perempuan)
Jumlah orang yang tinggal di lingkungan yang menerima peningkatan kondisi jalan yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima pembuangan sampah secara berkala (perempuan)
Jumlah orang yang tinggal di lingkungan yang menerima peningkatan pengumpulan sampah yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Jumlah orang yang menerima peningkatan kualitas drainase yang difasilitasi proyek (perempuan)
Jumlah orang yang tinggal di lingkungan yang menerima peningkatan kualitas drainase yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Kawasan Kumuh yang ditangani
Total kawasan kumuh (Ha) yang menerima investasi dari proyek, mengalami peningkatan infrastruktur dan pelayanan
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Persentase penghuni kawasan kumuh yang puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan di perkotaan (perempuan, dibawah 40%, miskin)
Hasil dari survey kepuasan penerima manfaat yang ditujukan kepada penerima manfaat infrastruktur dan pelayanan yang didanai oleh proyek
Pertengaha Tahun dan Akhir Tahun proyek
MIS dan Survey
PMU, NMC dan Konsultan Evaluasi
Persentase pengaduan selesai
Persentase dari total pengaduan yang selesai/terkumpul dari berbagai sumber (SMS, email, Telepon, surat, dll) yang sesuai dengan pedoman
Tahunan
MIS
PMU, NMC
Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di di tingkat lokal (% Pemerintah Daerah)
Persentase Pemerintah Daerah yang telah membentuk Kelompok kerja, didanai dan memiliki pertemuan rutin
Tahunan
MIS
PMU, Pemda
Penerima Manfaat Langsung
Penerima manfaat langsung didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang secara langsung menerima manfaat dari intervensi (melalui, contoh; pasangan pipa sambungan baru, pengguna jalan dan fasilitas sanitasi)
Tahunan mulai dari tahun ke 3 intervensi
MIS
PMU, NMC
Penerima Manfaat Perempuan
Persentase penerima manfaat perempuan dari proyek



Indikator – Intermediate Result
Nama Indikator
Deskripsi
Frekuensi
Sumber Data / Metodologi
Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan




1.1.      Pembentukan kelompok kerja fungsional untuk penanganan permukiman kumuh di tingkat nasional
Kelompok kerja di tingkat nasional terbentuk, mengalokasikan anggaran, untuk biaya operasional, dan memiliki pertemuan rutin

Tahunan
MIS
Bappenas, PMU
1.2.      Pembentukan Database kumuh / profiling
Profil kumuh/ database partisipatif yang dikumpulkan oleh fasilitator dan BKM melalui survey dan FGD. Profil meliputi tujuh (7) indikator kumuh, ditambah ketersediaan ruang terbuka/umum
Awal Tahun dan Akhir Tahun proyek
Pemetaan Masyarakat dan Survey
Bappenas, PMU
Komponen 2: Integrasi perencanaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat




2.1.      Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyusun SIAP yang telah disetujui oleh Bupati / Walikota
Persentase Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan SIAP, dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati/Walikota
Tahunan
MIS
PMU, NMC
2.2.      Persentase kelurahan yang telah memiliki CSP yang telah dikonsolidasi dengan SIAP
Persentase CSP yang telah diselesaikan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah (Kelompok Kerja) / total kelurahan yang berpartisipasi
Tahunan
MIS
PMU, NMC
Komponen 3: Perbaikan infrastruktur dan pelayanan Perkotaan di Kab/Kota Terpilih




3.1.      Jumlah Kab/Kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan Infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terkoneksi dengan kawasan kumuh
Persentase kota yang telah menyelesaikan 80% pekerjaan / total kab/kota yang berpartisipasi
Tahunan
MIS
PMU, NMC
3.2.      Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pekerjaan Infrastruktur tersier dan implementasi pelayanan di kawasan kumuh
Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% sub-proyek  infrastruktur tersier yang sesuai dengan CSP
Tahunan
MIS
PMU, NMC
3.3.      Persentase infrastruktur dan pelayanan dengan kualitas baik
Persentase dari seluruh sub-proyek infrastruktur primer, sekunder dan tersier dan pelayanan yang berkualitas baik, hasil penilaian dan verifikasi konsultan pusat dan konsultan provinsi melalui uji petik tahunan
Tahunan
MIS dan Uji Petik
PMU, NMC
3.4.      Persentase infrastruktur terbangun yang berfungsi baik
Persentase sub-proyek infrastruktur yang masih berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekelilingnya
Tahunan
MIS dan Uji Petik
PMU, NMC
Komponen 4: Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis




4.1.      Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki struktur monitoring proyek dan menyediakan informasi mengenai implementasi proyek secara berkala
Persentase pemerintah daerah yang mengadakan pertemuan rutin, menyediakan hasil monitoring dan melaporkan informasi yang up-to-date ke dalam MIS dan diterbitkan di website proyek
Tahunan
MIS
PMU, NMC
4.2.      Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan
Persentase kelurahan yang berpartisipasi yang telah melakukan audit keuangan oleh auditor independen secara tahunan
Tahunan
MIS
PMU, NMC


Format 3c. Indikator Outcome dan Indikator Output Program KOTAKU Lokasi NUSP-2
1.    Indikator outcome
  1. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 300 Kelurahan;
  2. Terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi  warga masyarakat di 20 Kota/Kabupaten.
  3. Terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil;

2.    Indikator Output
a.    Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di 20 kota/kabupaten untuk menangani perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan kota yang pro-poor;
b.   Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Kumuh (Slum Improvement Action Plan/SIAP) di 20 Kota/Kabupaten;
c.    Terbangunnya 800 unit rumah yang layak huni dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di 5 Kota/Kabupaten.
d.   Terbangunnya kelembagaan lokal masyarakat di 300 Kelurahan, yang diakui oleh masyarakat dan mendapat legalitas dari Kelurahan sasaran NUSP-2;


Format 4. Kerangka Dasar Pengelolaan Pengamanan Lingkungan dan Sosial[1]
A.   Kebijakan dan Peraturan terkait Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Setiap kegiatan yang didanai oleh KOTAKU harus dilaksanakan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Program KOTAKU dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen “Environmental and Social Management Framework of National Slum Upgrading Program (NSUP)” atau “Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program Nasional KOTAKU”.
Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, setiap kegiatan infrastruktur yang didanai oleh KOTAKU harus mengacu UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL / UPL, dan SPPL), Undang-Undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 38/2004 tentang Jalan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/ M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 08, 09, 10 dan 11 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
Dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik, setiap kegiatan proyek yang didanai oleh KOTAKU harus mengacu pada UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum beserta amandemennya, serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Pembangunan infrastruktur yang akan didanai oleh KOTAKU akan dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Apabila terdapat Masyarakat Hukum Adat atau MHA (Indigenous Peoples) di sebuah lokasi proyek dan terkena dampak aktivitas proyek, maka proyek akan memfasilitasi proses konsultasi yang bebas, dilakukan di awal dan terinformasikan (free, prior, and informed consultations) dengan masyarakat yang bersangkutan mengenai proyek beserta dampak positif dan negatifnya. Konsultasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan dukungan secara luas dari masyarakat yang terdampak. Kriteria Masyarakat Hukum Adat mengacu ke kebijakan Bank Dunia OP 4.10 yang meliputi: (1) mengidentifikasi diri sendiri atau diakui oleh pihak lain sebagai anggota dari kelompok sosial budaya yang berbeda, (b) ikatan kolektif dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut, (c) adanya lembaga budaya, ekonomi, sosial dan politik yang berbeda dari masyarakat atau budaya yang dominan, (d) bahasa adat, yang biasanya berbeda dengan bahasa nasional. Karena identitas sosial budaya yang berbeda seringkali membuat masyarakat tersebut rentan dalam proses pembangunan, proyek harus mengelola dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan memberikan manfaat melalui proses partisipasi dan inklusi sosial.

B.   Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial
1.   Prinsip-prinsip Dasar
a.    Kegiatan proyek harus menghindari, dan bila tidak dapat dihindari, harus meminimalisasi dampak negatif lingkungan dan sosial, termasuk terkait tanah dan MHA yang terkena dampak proyek, dan pemerintah kota seharusnya mengeksplorasi alternatif rancangan untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.
b.   Kegiatan proyek harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota dan menghindari kawasan lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c.    Setiap kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial harus disertai dengan rencana untuk memitigasi dan mengatasi dampak tersebut.
d.   Setiap kegiatan proyek harus menghindari atau meminimalkan pengadaan lahan dan pemukiman kembali, dampak negatif terhadap lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat. Jika dampak negatif  tidak dapat dihindari, Proyek harus menyiapkan desain Kegiatan Proyek sesuai dengan rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan pemukiman kembali Warga Terkena Dampak Proyek dan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat. Bila tidak dilakukan maka harus mengidentifikasi lokasi alternatif untuk Kegiatan Proyek.
e.    Pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan pemukiman kembali Warga Terkena Dampak Proyek, dan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik dan konsultasi dengan Warga Terkena Dampak Proyek menggunakan informasi yang memadai yang diberikan sedini mungkin, tanpa paksaan/tekanan, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, tidak terbatas pada Pemerintah Daerah, tetapi juga dari LSM lokal, lembaga akademik, dan masyarakat umum.

2.   Prinsip-prinsip Khusus
a.    Pengelolaan lingkungan
(1)  KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan atau pembelian produk dan bahan kimia yang memiliki dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diperbaiki dan kegiatan yang membutuhkan proses pembebasan lahan yang luas, mengingat kapasitas yang terbatas dan jangka waktu dalam siklus tahunan KOTAKU untuk pengelolaan dan mitigasi dampak tersebut.
(2)  KOTAKU tidak akan membiayai Kegiatan proyek yang melibatkan perubahan signifikan atau penurunan habitat alami, yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.

b.   Pengelolaan Benda Cagar Budaya
(1)  Upaya pelestarian BCB adalah kegiatan untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula.
(2)  KOTAKU sebagai salah satu program pemerintah, mendukung upaya pelestarian cagar budaya. Ketika ada indikasi dampak negatif terhadap cagar budaya, masyarakat sebagai komponen program mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut sebagai bagian dari persiapan atau penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Masyarakat. Langkah-langkah ini bisa berkisar dari perlindungan situs lengkap untuk mitigasi selektif, termasuk penyelamatan dan dokumentasi, dalam kasus di mana sebagian atau semua benda cagar budaya mungkin hilang.
(3)  Inventarisasi dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai Benda dan Kawasan Cagar Budaya untuk perencanaan pelestarian nya. Ruang lingkup Inventarisasi BCB meliputi: survei mengenai status dan keadaan fisik, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar. Tujuan inventarisasi BCB adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan program melalui KOTAKU.
(4)  Pembangunan di kawasan lindung merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam KOTAKU. Di dalam kawasan lindung (termasuk kawasan cagar budaya) tidak diperbolehkan ada pemukiman baru atau perluasan permukiman.
(5)  Melakukan review terhadap perencanaan yang telah atau akan dilakukan untuk mengidentifikasi jika ada usulan kegiatan yang akan berdampak pada BCB dan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merugikan BCB. Setiap usulan kegiatan yang teridentifikasi dipastikan bahwa telah disusun langkah-langkah mitigasi yang memadai.
(6)  Apabila ditemukan BCB baru ketika proyek berlangsung, perlu dilakukan prosedur khusus, diantaranya melakukan delineasi dan pemagaran BCB yang ditemukan agar tidak terkena pengaruh proyek yang sedang berlangsung, mengontak otoritas bersangkutan, meneliti lebih lanjut mengenai BCB yang ditemukan, serta mengaplikasikan peraturan pemerintah dan pemberi donor terkait temuan baru BCB. Detil prosedur dapat dilihat dalam Kerangka Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.
c.    Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali
(1)  Setiap Warga Terkena Proyek berhak menerima kompensasi atas hilangnya tanah mereka dan semua aset yang melekat padanya, terlepas dari status hak atas tanah.
(2)  Setiap Warga Terkena Proyek yang mengalami kerugian pendapatan dan sumber mata pencaharian yang berhak menerima bantuan untuk memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka, dan diberikan bantuan selama masa transisi untuk memulihkan kondisi hidup mereka.
(3)  Warga Terkena Proyek harus diberikan pilihan untuk kompensasi sehingga dapat meminimalkan kerugian dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk Warga Terkena Proyek untuk dapat segera memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka.
(4)  Kompensasi untuk aset termasuk tanah ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Jasa Independen Penilai Aset yang bersertifikat..
(5)  Jika Warga Terkena Proyek setiap memutuskan untuk menyumbangkan tanah mereka secara sukarela atau memberikan izin untuk penggunaan atau izin untuk dilalui ke Kegiatan Proyek, harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam POB.
(6)  Jika Warga Terkena Proyek perlu direlokasi, baik secara permanen atau sementara, rencana pemukiman kembali yang sesuai harus mempertimbangkan lokasi, kemungkinan kehilangan mata pencaharian / pendapatan, kemungkinan akses pada fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, dan harmoni dengan orang-orang di lokasi pemukiman kembali.

d.   Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
(1)  Keberadaan MHA di lokasi KOTAKU setiap Kabupaten/Kota harus diverifikasi pada saat perencanaan. Hasil penapisan akan menjadi bagian dari RP2KP dan RPLP.
(2)  Perlu ada kajian potensi dampak subproyek terhadap MHA. Rencana MHA diperlukan apabila subproyek akan berdampak pada MHA.
(3)  Dalam setiap tahapan KOTAKU (perencanaan, perencanaan teknis dan konstruksi dan pasca konstruksi), pelaksana proyek harus berkonsultasi dengan MHA secara partisipatif, berdasarkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat, dan memberikan informasi selengkap mungkin untuk MHA sebelum tahap perencanaan, sehingga Kegiatan Proyek mendapat dukungan luas dari MHA dan dapat mengakomodasi kebutuhan MHA.
(4)  Relokasi MHA harus dihindari. Bila tidak dapat dihindari, proyek harus menyiapkan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk relokasi MHA/asset MHA/sumber penghidupan MHA. Keputusan mengenai relokasi harus datang dari MHA yang diketahui berdasarkan kajian sosial, konsultasi dan tanpa tekanan.
e.    Pengelolaan Risiko Bencana
(1)  Prinsip mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam konteks pengurangan risiko bencana diterapkan untuk semua kegiatan dalam Program KOTAKU. Oleh karena itu, analisis risiko bencana perlu dilakukan dalam tahap perencanaan.
(2)  Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam Program KOTAKU dilakukan melalui, diantaranya: pelatihan, penyiapan RP2KP, RPLP, dan DED, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan institusi.
(3)  Bila teridentifikasi risiko bencana sangat tinggi dengan probabilitas terjadinya bencana tinggi, perlu dirumuskan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk bahaya di daerah masing-masing yang diikuti oleh simulasi rutin. Pedoman bisa merujuk ke Perka BNPB No.24 / 2010, - Pedoman Teknis PRBBK (untuk tingkat masyarakat), dan dengan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
f.     Pemanfaatan Kayu
(1)  Program KOTAKU akan meminimalkan penggunaan kayu dalam pembangunan infrastruktur. Bila pengadaan kayu mutlak diperlukan, maka proyek akan: (a) melaksanakan upaya peningkatan kesadaran untuk masyarakat mengenai persyaratan kualitas kayu yang baik dan legal, termasuk persyaratan FAKO (setara dengan SKSHH); (b) mendampingi masyarakat dalam mencari informasi tentang cara mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik dan legal; (c) memantau pembelian kayu dengan FAKO; (d) menerapkan penggunaan kayu legal dan menjadikannya syarat dalam mekanisme pencairan dana kelompok masyarakat; (e) menetapkan pelacakan pengadaan kayu berbasis MIS dan laporan kinerja triwulan.
(2)  pelatihan dan peningkatan kesadaran akan mengangkat isu legalitas kayu sehingga kompetensi fasilitator infrastruktur meningkat ketika mendampingi masyarakat dalam pengadaan kayu berkualitas baik dan legal.

C.   Tinjauan Umum Proses Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
1.   Proses untuk Komponen 1, 2, dan 4
Program KOTAKU akan membiayai komponen 1, 2, dan 4 yang secara garis besar berupa fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan yang memperkuat manajemen proyek. Skrining/penapisan awal untuk komponen tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tipe, cakupan, dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan yang didanai dalam paket kontrak pendampingan teknis, yang dituangkan di dalam Terms of Reference (TOR). Kemudian, potensi dampak lingkungan dan sosial dari keluaran pendampingan teknis tersebut dikaji. Apabila akan ada dampak yang ditimbulkan dari keluaran tersebut, TOR harus memasukkan kegiatan analisis potensi masalah lingkungan dan sosial dan bagaimana rencana penyelesaiannya, termasuk indikasi instrumen yang perlu disiapkan oleh kegiatan yang bersangkutan, serta draft TOR untuk kerangka atau dokumen rencana tambahan terkait pengelolaan  lingkungan dan sosial sesuai dengan referensi dalam Environmental Management Framework, Land Acquisition and Resettlement Plan Framework (LARPF), Indigeneous Peoples Plan Framework (IPPF), Voluntary Land Donation Protocol, dan Voluntary Land Consolidation Protocol yang dapat dilihat dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.

2.   Proses untuk Komponen 3
Penyelenggaraan program KOTAKU untuk Komponen 3 dilakukan di dua tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat. Untuk kedua tingkat tersebut, pengelolaan diawali dengan skrining kegiatan proyek dan kajian potensi dampak lingkungan dan sosial. Hasil skrining menentukan pengembangan instrumen pengelolaan dan dokumen tambahan yang perlu disiapkan bersama dengan DED kegiatan dan RP2KP/RPLP. Dokumen tersebut berisi rekomendasi pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang perlu dilakukan beserta rencana penganggarannya. Penyiapan segala instrumen dan dokumen terkait pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dibiayai oleh APBD.

Setelah disetujui oleh pihak yang berwenang di masing-masing tingkat, konstruksi dapat dilaksanakan, dengan catatan segala persiapan menyangkut implementasi rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial telah dilaksanakan dalam tahap pra-konstruksi.
Setiap keputusan, laporan, dan draft perencanaan final yang berkaitan dengan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial harus dikonsultasikan dan disebarluaskan terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Warga masyarakat utamanya yang terkena dampak harus mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi dan/atau keberatannya atas rencana investasi yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka.
Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dari setiap instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pelaporan keseluruhan proyek.
Detail penjelasan proses disediakan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU. Proses keseluruhan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan infrastruktur yang didanai oleh KOTAKU disajikan dalam diagram di bawah ini.
Gambar 1. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Tahapan Sub Proyek Tingkat Kota/Kabupaten dan Tingkat Masyarakat




3.   Penguatan Kapasitas
Agar pelaksanaan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana dan tim pendamping. Materi pengelolaan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari materi sosialisasi dan penguatan kapasitas KOTAKU, baik melalui pelatihan/lokakarya regular maupun tematik. Pelatihan tematik atau pelatihan teknis pengelolaan lingkungan dan sosial untuk konsultan dan fasilitator akan dilakukan sesuai kebutuhan.

D.  Peran dan Fungsi Pelaku Program KOTAKU dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
LEMBAGA
PERAN DAN FUNGSI
Tingkat Nasional
Pokja PKP  Nasional
Memfasilitasi pemangku kepentingan nasional pada kepatuhan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat nasional
PMU, Satker PKP-BM
§  Menerbitkan ESMF[2] & pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial;
§  Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk tahap proyek secara keseluruhan;
§  Melakukan konsultasi publik nasional;
§  Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web;
§  Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial.
Tim Advisory, KMP, OSP CB
Tenaga Ahli Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
§  Merumuskan ESMF dan pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial;
§  Merumuskan pelatihan & media sosialisasi;
§  Menyiapkan bahan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait & melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan sosial;
§  Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web;
§  Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial;
§  Memberikan pelatihan untuk konsultan tingkat provinsi;
§  Meningkatkan kualitas dan kinerja SIM terkait pengelolaan lingkungan dan sosial
Tingkat Provinsi
Pokja PKP Provinsi
§  Monitoring dan supervisi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
Satker PKP Provinsi
§  Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disampaikan oleh Satker Kota/Kabupaten
KMW
Tenaga Ahli Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
§  Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (UKL/UPL, LARAP, Rencana Penanganan MHA dll.) yang disampaikan oleh Satker PKP Provinsi
§  Memantau pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkunan dan sosial
§  Memberikan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial kepada Satker Kota/Kabupaten, tim koordinator kota, konsultan dan fasilitator
Tingkat Kabupaten/Kota
Pokja PKP Kabupaten/Kota
§  Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota;
§  Memberikan dukungan teknis
Satker Kabupaten/Kota
§  Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial ke RP2KP, Desain Kawasan, dan RPLP;
§  Skrining kegiatan proyek tingkat kota;
§  Menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial seperti UKL/UPL SPPL, LARAP, dan Rencana Penanganan MHA  (sesuai kebutuhan) & DED;
§  Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan pemantauan di tingkat kota;
§  Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota;
§  Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
Tim Koordinator Kota
§  Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap monitoring;
§  Menyiapkan bahan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pemangku kepentingan tingkat kota;
§  Melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial;
§  Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota;
§  Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
Tingkat Desa/Kelurahan
Kepala Desa/ Kelurahan
§  Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat desa/kelurahan
§  Memfasilitasi pemrosesan legalitas terkait hak-hak atas tanah sebagai bagian dari pelaksanaan proposal BKM/LKM/KSM
Tim Fasilitator
§  Memfasilitasi masyarakat untuk memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kelurahan di seluruh tahapan;
§  Memberikan pelatihan untuk BKM/LKM
BKM/LKM
§  Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial diterapkan dalam kegiatan proyek;
§  Memastikan masyarakat hukum adat yang terkena kegiatan proyek masuk dalam usulan KSM;
§  Memastikan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial menjadi bagian dari RPLP dan RTPLP serta proposal (sesuai kebutuhan)
§  Memastikan legalitas tanah hibah/ijin pakai/sewa diproses ke dalam administrasi pemerintahan desa/kelurahan
KSM/Panitia
§  Aspek lingkungan diidentifikasi dan dibahas dalam proposal;
§  Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan diidentifikasi dan diperoleh dengan dokumentasi yang tepat;
§  Jika terdapat masyarakat hukum adat dan terdampak proyek, dipastikan  kebutuhan khusus mereka termasuk dalam proposal dan desain proyek






Format 5. Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (KOTAKU)

1.   Pendahuluan
Makna pemerintahan yang baik (good governance) dapat dimaknai sebagai tata kepemerintahan, penyelenggaraan negara, atau bagaimana urusan publik dipegang tidak hanya oleh pemerintah, tetapi dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Tata pemerintahan yang baik hendak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa pada aspek struktur, fungsi, manusia, aturan, kultur dan sistemnya. Fungsi memerintah (governing) tersebut dilaksanakan secara partisipatif. 
Menurut Bappenas, terdapat 14 prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu:
1.        Wawasan ke depan (visionary);
2.        Keterbukaan dan transparansi (openness and transparancy);
3.        Partisipasi masyarakat (participation);
4.        Akuntabilitas (accountability);
5.        Supremasi hukum (rule of law);
6.        Demokrasi (democracy);
7.        Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency);
8.        Daya tanggap (responsiveness);
9.        Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);
10.     Desentralisasi (decentralization)
11.     Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership);
12.     Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality);
13.     Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (commitment to environmental protection);
14.     Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).
Sejak tahun 2003, Rencana Aksi Pemerintahan yang Lebih Baik (Better Good Governance Action Plan - BGAP) telah menjadi bagian dari desain Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan proyek-proyek perkotaan serta pedesaan pendahulunya. Tujuan keseluruhan dari BGAP adalah untuk meminimalkan risiko korupsi dalam seluruh komponen program. Untuk mencapai tujuan ini, BGAP memuat upaya untuk mengidentifikasi risiko korupsi (pemetaan korupsi) dan melaksanakan suatu rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi. Perlu dicatat bahwa BGAP diharapkan dapat berubah seiring waktu, dalam menanggapi pembelajaran selama pelaksanaan program dan beradaptasi dengan risiko baru jika hal ini harus muncul. 

2.   Identifikasi Risiko Korupsi (Pemetaan Korupsi)
Untuk mengidentifikasi risiko korupsi maka dilakukan pemetaan potensi korupsi. Mengurangi korupsi dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko korupsi. Untuk penyusunan BGAP, Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum (Instansi Pelaksana Program) telah mengidentifikasi sumber risiko korupsi di 15 daerah, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini. Pemetaan korupsi akan dilakukan secara periodik, untuk mengidentifikasi risiko baru dan menggabungkan inovasi dan pelajaran selama pelaksanaan Program.

3.   Pelaksanaan Rencana Aksi
Pelaksanaan Rencana Aksi dalam BGAP ini terdiri dari lima elemen utama, yaitu:
1)     Meningkatkan keterbukaan dan transparansi
Pada elemen peningkatan keterbukaan dan transparansi BGAP telah mengadopsi ketentuan terbaru Bank Dunia tentang keterbukaan, dan membuat informasi relevan yang tersedia melalui website program, pertemuan publik, papan pengumuman dan sarana lainnya. Informasi ini mencakup:
a     Update rencana pengadaan tahunan dan jadwal
b     Dokumen Pelelangan
c      Permintaan Proposal
d     Laporan Audit
e      Pengaduan
f       Tindakan yang dilakukan oleh PMU dan lembaga lainnya, termasuk yang ditangani di pengadilan untuk menyelesaikan laporan pengaduan.
Selain itu, BGAP memerlukan PMU untuk mengungkapkan kepada semua peserta tender ringkasan hasil evaluasi penawaran, proposal, dan kutipan (setelah pemenang diumumkan).
2)     Pengawasan oleh masyarakat
Elemen pengawasan oleh masyarakat dalam BGAP dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola kegiatan proyek baik di tingkat pusat (dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pelaksana), di tingkat Pemda dan tingkat masyarakat (dimana sub-proyek dilaksanakan). Tingkat partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengukur keberhasilan program, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan dana dari program ini, tetapi juga untuk mempertahankan akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik. Rancangan program ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengawasan oleh masyarakat dimungkinkan untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena program ini langsung melibatkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pekerjaan sub proyek terkait dengan kualitas barang dan jasa yang dibiayai oleh dana BLM/investasi kelurahan. 
LSM dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam program dapat mengoptimalkan pengawasan melalui sejumlah partisipasi kegiatan, baik dalam lokakarya, penyediaan narasumber dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh, bertindak sebagai penyedia pelatihan dan evaluator (secara ad-hoc). Berdasarkan pengalaman dalam program sebelumnya, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk memobilisasi masyarakat dalam pengawasan program ini.
Di banyak kota, Tim Korkot mengembangkan komunitas belajar, yang terdiri dari wakil dari berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, jurnalis dan Perguruan Tinggi, yang cukup representatif untuk melakukan kontrol bersama. Sementara itu beberapa kota lain, media lokal juga melakukan pengawasan; namun dalam beberapa kasus pendekatan ini tidak efektif seringkali malah terjadi praktek pemerasan oleh "oknum wartawan".
3)     Penanggulangan kolusi, penipuan dan nepotisme
Tindakan mitigasi risiko untuk penanggulangan kolusi, penipuan, dan nepotisme, meliputi:
a     Kegiatan pengadaan (procurement), diiklankan secara baik dan transparan,
b     Tambahan audit dan prosedur pengadaan, seperti pengawasan tambahan oleh tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan,
c      Evaluasi periodik oleh konsultan evaluasi yang disewa oleh Program, dan diseminasi hasil evaluasi kepada pihak teknis terkait,
d     Analisis laporan SIM untuk kasus kolusi, penipuan dan nepotisme sebagai bagian dari Laporan Tata Kelola dua tahunan untuk mengidentifikasi tren dalam penipuan dan korupsi dan risiko baru mungkin untuk tujuan Proyek, dan
e      Pelaporan langsung dari kasus kolusi, penipuan dan nepotisme ke kantor Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia (dalam hal intra-masyarakat, penipuan kolusi dan nepotisme, kasus akan dilaporkan dan dibahas sebagai pertemuan masyarakat sebelum diajukan kepada hukum penegak hukum). Dari 1.071 kasus dana disalahgunakan, 23 kasus telah dibawa ke kantor polisi dan jaksa.
f       Daerah yang perlu penguatan berhubungan dengan “pemeriksaan invoice” konsultan oleh PMU. Proyek ini akan membantu PMU untuk mengembangkan sistem yang lebih transparan untuk pemeriksaan invoice, yang mungkin termasuk penggunaan ICT, peningkatan prosedur, peningkatan kapasitas dari verifikator, tambahan verifikator, dan meningkatkan secara acak vendor checking.
4)     Sanksi dan penyelesaian
Pengalaman dengan proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat telah menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan sanksi berbasis masyarakat (atau ancaman menggunakan sanksi yang dikelola dan disepakati sendiri oleh masyarakat). Program ini mendorong masyarakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap warga negara yang telah dipercaya untuk memegang wewenang tetapi menyalahgunakannya (abuse de droit). Sanksi yang dikenakan harus berlandaskan pada ketentuan bahwa sanksi ini sudah wajar dan sesuai (program secara tegas TIDAK mendukung main hakim sendiri atau bentuk-bentuk ekstrimisme).
Keuntungan utama dari pengenaan sanksi berbasis masyarakat adalah dapat lebih mudah dan efektif diterapkan diluar hukum formal. Penyelesaian melalui hukum formal dinilai membebani program dan biasanya berjalan lambat, terutama terkait dengan kasus korupsi. Harus ditekankan bahwa BGAP menganggap sanksi berbasis kesepakatan masyarakat sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti pengenaan sanksi hukum formal. Namun demikian sanksi hukum formal mengikuti hukum positif juga dapat diterapkan secara bersamaan dengan mediasi di tingkat masyarakat. Ini berarti bahwa setiap pejabat pemerintah, anggota masyarakat, LSM, atau perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam program ini dapat diajukan kepada polisi dan dituntut di kejaksaan apabila terdapat bukti yang cukup dinilai merugikan program. 
Semua kontrak yang dibiayai oleh program mengandung klausul yang menyatakan bahwa setiap bukti korupsi, kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan pemutusan kontrak. Selain itu, hukuman tambahan (seperti denda dan daftar hitam/blacklist) dapat dikenakan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Demikian pula, akses ke dana investasi BKM dapat ditunda (sementara atau seterusnya) dalam kasus diduga terdapat penyalahgunaan besar dana. Pada skala yang lebih besar, pemerintah kab/kota dapat dihentikan untuk berpartisipasi dalam program ini jika terbukti terjadi penyalahgunaan dana sistemik yang melibatkan beberapa kelurahan di kabupaten/kota dimaksud.
5)   Status dan Hasil Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Hasil penilaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (BGAP) tahun 2011 (dari program sebelumnya), menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyebarluaskan BGAP ke fasilitator dan memberikan pelatihan pada pelaksanaannya. Secara keseluruhan, sebagian besar strategi tata kelola pemerintahan yang baik telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat efektivitas. Tabel.1 di bawah ini menunjukkan status implementasi BGAP dan pelajaran yang dapat dipetik. Tabel ini akan diperbarui dari waktu ke waktu.
Tabel 1
Kemajuan dalam Rencana Aksi Tata Kelola yang lebih baik dalam KOTAKU
Rencana Aksi
Kemajuan Program
Pembelajaran
Peningkatan Ketentuan tentang Keterbukaan dan  Transparansi
Menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan antikorupsi  bagi masyarakat dengan berbagai cara, termasuk melalui rapat-rapat umum maupun  papan pengumuman.
a    Berbagai pertemuan telah dilakukan untuk menyebarkan informasi proyek di tingkat kelurahan.
b    Min 5 Papan informasi tersedia di setiap kelurahan.
c    Pembukuan laporan bulanan BKM harus diumumkan di papan pengumuman.
Menyediakan informasi di papan pengumuman tanpa pendidikan yang kepada masyarakat tidak efektif. Pendalaman informasi melalaui pertemuan perlu dilakukan agar lebih efektif. 
Menginformasikan rencana pengadaan (procurement) tahunan dan jadwal terupdate terkait dengan dokumen penawaran dan permintaan proposal.
a    Sebagian Rencana pengadaan untuk penanganan permukiman kumuh 2016-2020 akan dimuat di website www. p2kp.org
b   Rencana pengadaan untuk penanganan permukiman kumuh di tingkat Kab/Kota juga didorong untuk dipublikasi di situs Pemda
Tidak ada masalah dengan jenis keterbukaan yang dilaksanakan sampai saat ini. Tindakan penanganan umumnya telah diterima sebagai bagian dari elemen transparansi program
Menginformasikan kepada semua peserta tender dari ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran, proposal, penawaran, dan kutipan, setelah pemenang diberitahu.
Sebagian. Selesai di GPN.Panitia tender telah mengirimkan surat kepada semua peserta tender.
a    Tidak ada masalah dengan jenis keterbukaan yang dilaksanakan sampai saat ini.
b   Tindakan penanganan umumnya telah diterima sebagai bagian dari elemen transparansi program
c    Masih perlu kerja keras membudayakan kultur keterbukaan di tingkat Pemda
Menginformasikan hasil laporan audit
laporan  audit tahunan proyek diupload di website Program dan website BPKP. Tanggapan laporan audit juga di upload di 'web-site‘ .
Laporan audit berikut tanggapannya berguna untuk tujuan tindak lanjut, terutama yang terkait dengan temuan penyalahgunaan dana.
Pengawasan oleh Masyarakat Sipil
Libatkan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam berbagai forum agar turut melakukan pengawasan , antara lain :
LSM kredibel sering terlibat, karena banyak LSM tidak memiliki kapasitas untuk dilibatkan
1.  Berpartisipasi dalam lokakarya regional;
LSM telah terlibat sebagai peserta dalam berbagai lokakarya P2KP di tingkat provinsi dan tingkat Kab/Kota
2.  sebagai nara sumber kunci dalam penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh;
Belum
3.  sebagai evaluator program
Belum
4.  sebagai penyedia event pelatihan (training provider) dalam bidang keterampilan tertentu.
Dilakukan secara parsial di masyarakat, belum berkaitan langsung dengan  tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi
Penanggulangan Kolusi, Penyalahgunaan Dana dan Nepotisme
Menetapkan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan untuk setiap wilayah.
1.  Tenaga Ahli manajemen keuangan ditempatkan di  KMP dan tingkat OC/OSP. 
2.  Lebih dari 1000 fasilitator bidang Manajemen Keuangan (Financial Manajemen) telah dimobilisasi.
3.  Tenaga Ahli pengadaan barang dan Jasa ditugaskan di tingkat nasional.
Mobilisasi tenaga ahli Manajemen Keuangan (Financial Management) telah meningkatkan kualitas pengawasan proyek. Namun, di beberapa daerah kapasitas tenaga ahli  FM  rendah dan memerlukan tambahan pelatihan khusus.
Perekrutan tenaga ahli pengadaan telah dibantu Pemerintah, meskipun demikian tenaga ahli dengan pengalaman internasional tetap dibutuhkan.
Membentuk sebuah komite di tingkat pusat untuk secara teratur mengevaluasi kinerja konsultan yang dipekerjakan dalam KOTAKU. Komite mempublikasikan hasilnya  kepada para pihak dan penanggung jawab teknis terkait.
Komite belum dibentuk.
Laporan kasus kolusi, penyalahgunaan dana dan nepotisme langsung ke Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia.
Dilakukan sesuai kebutuhan, tetapi terutama kepada polisi.
Untuk kasus yang kecil terbukti menjadi sulit dan tidak tepat ditindaklanjuti  karena prioritas kurang disediakan. Pelaporan ke polisi telah menjadi lebih tepat untuk kasus-kasus kecil di tingkat masyarakat.
Laporan terbuka dalam rembug warga sebelum diajukan kepada kejaksaan dalam di  masyarakat, penyalahgunaan dana,  kolusi dan nepotisme.
Dilakukan di mana hal itu terjadi
Ini efektif dalam banyak kasus, namun keterlibatan pejabat pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hasil terbaik telah terjadi ketika perwakilan pemerintah daerah juga membantu dalam proses resolusi.
Mekanisme Penanganan Pengaduan
Menetapkan unit khusus untuk penanganan pengaduan di KMP dan OC untuk menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan masalah.
Unit khusus untuk penanganan pengaduan telah ditunjuk untuk memfasilitasi penanganganan pengaduan. Pada tingkat OC, penanganan pengaduan difasilitasi oleh ahli penanganan pengaduan dan didukung oleh tim Korkot dan TA Monev.
Karena proyek ini dibiayai dari berbagai sumber, itu akan lebih baik jika konsultan dikontrak secara  individual oleh PMU bukan KMP. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih mengakses informasi dari semua program. Pada tingkat OC struktur yang ada dapat dipertahankan.
Publikasikan melalui web-site database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan.
Database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan melalui web-site
Permintaan untuk informasi perlu ditingkatkan dan presentasi dapat ditingkatkan dengan penyajian yang dapat disesuaikan degan kebutuhan.
Menginformasikan alamat mail pengaduan, dan mekanisme berbasis SMS. Alamat ini akan diposting ke papan kelurahan itu.
Berikut adalah alamat yang disiapkan untuk penanganan pengaduan:
·    SMS: +62 817 148 048.
·    Alamat email:[email protected]
·    Pengaduan Online: www.KOTAKU.org
Penyebaran informasi harus terus menerus dan ketat. Khusus poster untuk penanganan pengaduan, sementara berguna sampai batas tertentu, tidak akan bertahan sangat lama.Semua informasi tentang proyek tersebut harus meliputi SMS untuk pengaduan.
Sanksi dan Penyelesaian
Memutus kontrak pengadaan bila terbukti korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan hukuman tambahan berpotensi dikenakan (seperti denda, daftar hitam, dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah.
INT telah menetapkan daftar hitam beberapa perusahaan di Indonesia yang mengirimkan faktur fiktif dan isu F and C lain. Sampai saat ini tidak ada tindakan dari program  terkait perusahaan yang telah ditetapkan oleh INT tersebut.

KMP sebelumnya dalam  pelaksanaan program sebelumya telah ditetapkan dalam “daftar hitam” karena praktek penipuan dalam proyek lain.  KMP baru akan diberlakukan untuk proyek ini.
Daftar hitam telah membantu dalam menciptakan kesadaran etis perilaku dan memberikan pesan yang kuat. Namun, menanggapi keputusan daftar hitam harus dengan penilaian secara hati-hati termasuk dalam menentukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan efek negatif dari daftar hitam dalam pelaksanaan proyek, seperti efek bagi manajemen proyek dengan tidak adanya konsultan, termasuk kemungkinan peningkatan kebocoran dengan tidak adanya pengawasan yang tepat.
Penundaan (suspend) penarikan dana dari rekening proyek khusus untuk BKMs dalam kasus di mana diduga  terjadi penyalahgunaan dana besar.
Pada pelaksanaan , Dana BLM/Investasi Kelurahan di dua Kab telah ditahan terkait dengan penyalahgunaan dana.
Pendekatan ini efektif. Namun, sistem peringatan dini perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah diawal. Peran SIM sangat penting dalam pengertian ini.
Kecualikan seluruh kota dari partisipasi KOTAKU dalam fase berikutnya jika penyalahgunaan dana tersebar luas.
Tidak ada kasus sejauh ini. Hal ini hanya berlaku untuk beberapa kelurahan




Menyebarkan informasi tentang penanganan kasus yang berhasil, dimana terjadi pembelajaran dan dana dapat dikembalikan.
.
Artikel telah diupload dalam proyek web-situs www.p2kp.org (dalam Bahasa Indonesia).
Yang nantinya akan disesuai menjadi www.KOTAKU.org
Meng-upload ke website berguna tapi tidak cukup untuk mendapatkan efek maksimum. Perlu dimasukkan ke dalam bahan pelatihan dan untuk pembinaan kepada operator proyek untuk membenahi manajemen program.





Sub Format 5.1.
Matriks Pemetaan Korupsi

Bidang Pemetaan Korupsi

Tingkat Risiko
Peluang Korupsi
Aksi Mitigasi
PENGADAAN
Penyiapan Shortlist/Daftar Pendek
MEDIUM
Manipulasi proses penetapan daftar pendek untuk mengeluarkan perusahaan yg dapat menjadi saingan dengan calon yang sebenarnya sudah dipilih atau memasukkan perusahaan yang tidak akan menawar lebih rendah
Kriteria evaluasi untuk penetapan daftar pendek harus seobyektif mungkin dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang jelas serta menghilangkan  unsur subyektifitas
Kapasitas Pimpro dan Panitia Tender/ Evaluasi

MEDIUM (Pusat)


Penilaian yang tidak independen dalam proses evaluasi konsultan. Keputusan cenderung bias terhadap konsultan sesuai “yang diinstruksikan” oleh pejabat yang lebih tinggi atau pihak lain.
1     Membentuk Penasehat pengadaan yang dibiayai oleh proyek untuk mengawasi proses pengadaan
2     Peningkatan kapasitas untuk semua pelaku yang berperan dalam pengadaan, termasuk sertifikasi staf sesuai dengan Keppres no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
3     Pengembangan pedoman program untuk merampingkan semua prosedur agar tidak birokratis, pengaturan mekanisme sanksi serta penanganan pengaduan.
Evaluasi Proposal
MEDIUM

1. Penundaan proses evaluasi yang akan menguntungkan konsultan (tertentu).
2. Proposal ditolak karena alasan yang tidak terkait dengan kapasitas konsultan dalam melaksanakan jasa tersebut.
3. Skor teknis yang cukup signifikan tinggi diberikan kepada konsultan “yang lebih disukai” sehingga tidak ada konsultan lain mengalahkan proposal mereka tanpa memperdulikan harga yang dapat menghasilkan harga yang tinggi.
4. Informasi palsu yang diberikan oleh konsultan dan tidak diuji oleh tim panitia.
1.   Rencana Pengadaan, dengan jangka waktu yang jelas, akan diikat dalam Kesepakatan Legal, dan akan ditetapkan sebagai dasar untuk pengadaan apapun.
2.   Bank akan menyatakan pengadaan yang tidak sesuai (misprocurement) untuk perpanjangan validitas proposal yang tidak beralasan.
3.   Prosedur untuk kontrak konsultan diatas 1.8 milyard rupiah dengan pagu anggaran akan diikuti.
4.   Taksiran anggaran untuk masing-masing paket kontrak akan didasarkan pada pengalaman aktual yang ditentukan melalui survei ekstensif paket yang sejenis yang dilaksanakan pada P2KP 1 dan 2.

Penentuan Pemenang Kontrak
MEDIUM

Untuk kontrak konsultan diatas Rp 1.8 milyar, panitia mungkin memanipulasi nilai penawaran akhir dengan bekerjasama dengan penawar
1.  Keamanan proposal biaya melalui pihak lain yang dipercaya
2.  Mewajibkan pengumuman pemenang kontrak.

Kualitas pelayanan yang diberikan

MEDIUM

1.     Pelayanan yang diberikan lebih rendah kualitasnya daripada yang ditentukan dalam KAK (TOR), dan pejabat mungkin mengambil keuntungan melalui perbedaan tersebut.
2.     Perubahan siginifikan staf kunci konsultan pada tahap awal penugasan
3.     Secara sengaja melakukan pengawasan yang longgar terhadap kontrak dan mendapatkan uang balik dari konsultan.
1.  Keterlibatan pengawasan masyarakat madani dan konsultan pengawas (sebagai contoh:  KMP dalam kasus KMW, dan KE dalam kasus KMP) dalam pemeriksaan jasa yang telah diberikan.
2.  Penajaman mekanisme penanganan keluhan.
3.  Keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan kualitas hasil (deliverable) konsultan.
4.  Memberlakukan sistem ganjaran dan hukuman seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan terhadap barang masuk

MEDIUM
Tagihan yang berlebihan/ganda
1.  Pemeriksaan lapangan
2.  Tagihan ongkos penerbangan harus disertai tiket dan boarding pass
3.  Lebih sering melakukan pemeriksaan lapangan
4.  Mengunakan kelompok penerima sebagai utk verifikasi
5.  Menayangkan tagihan konsultan di web KOTAKU

Perencanaan pengadaan, termasuk untuk satu sub-proyek


MEDIUM


Risiko penggelembungan (mark up) anggaran untuk memberikan kesmpatan manipulasi tender.
Peninjauan wajib oleh Pemerintah dan Bank Dunia terhadap perencanaan pengadaan, dan pengumuman rencana pengadaan pada ranah publik, termasuk nilai kontrak.
Pengadaan secara umum

MEDIUM

Risiko meminta uang dan praktik kolusi untuk “memberikan” kontrak kepada konsultan “yang lebih disukai”, dan kualitas pelayanan yang lebih rendah.
1.  Peningkatan keterbukaan informasi, penanganan keluhan, dan sanksi seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
2.  Peningkatan kapasitas pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan, termasuk merekrut konsultan.
3.  Peningkatan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk keterlibatan profesional anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan.
4.  Pengembangan pedoman  proyek.
5.  Memperketat pengawasan oleh Bank.
PENGELOLAAN PROGRAM
Daftar final staf PMU Satker dan PPK dengan kriteria (i) pengalaman menangani proyek yang didanai donor, dan (ii) sejarah pengelolaan proyek atau pelatihan bendaharawan yang diikuti
MEDIUM

Risiko kapasitas staf PMU, Satker dan PPK yang tidak memadai.
1.   Kriteria dan indikator kinerja Pimpinan Proyek, Bendaharawan, staf perencana, staf pengadaan, staf keuangan dan monev (monitoring dan evaluasi). Staf PMU, Satker dan PPK disepakati oleh Bank telah dimasukan dalam PMM dan akan digunakan sebagai dasar peninjauan kinerja tahunan staf yang relevan.
2.   Ketentuan pedoman pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek.
3.   Ketentuan Pengelolaan Proyek Pemerintah, Kebendaharaan dan pelatihan  pedoman pelaksanaan untuk staf PMU, Satker dan PPK.
4.   Pelatihan tahunan yang disepakati oleh Bank mengenai staf PMU, Satker dan PPK.
Publikasi Laporan Audit
MEDIUM
Risiko ketidaktersediaan informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk penyalahgunaan, praktik kolusi dan nepotisme, jika ada).
Instansi pelaksana akan  mengumumkan segera setelah menerima laporan akhir audit yang disusun sesuai dengan kesepakatan pinjaman/kredit, dan semua tanggapan formal pemerintah.
Mekanisme Akuntabilitas Lokal
MEDIUM
Tidak adanya pengalaman setempat dapat menyebabkan kasus penyalahgunaan dalam masyarakat.
1.   Disain proyek mencakup pengawasan dan supervisi untuk menekan risiko tersebut. 
2.   BKM/LKM akan bertemu secara reguler untuk membuat keputusan kolektif mengenai isu strategis, dan meninjau rekening UPK berkenaan dengan penggunaan dana.  BKM/LKM juga akan melaksanakan pertemuan tahunan dengan masyarakat umum untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya sepanjang tahun tersebut.
3.   Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat.  Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM. Idealnya, masing-masing BKM/LKM harus dikunjungi sekurang-kurangnya dua kali per tahun oleh KMP/KMW.
4.   Untuk meningkatkan kualitas supervisi konsultan di bawah proyek tersebut, fasilitator diminta untuk memeriksa secara teratur pembukuan BKM/LKM dan UPK. Mereka juga perlu menandatangani dan membuat “pernyataan representasi” secara teratur, yang menegaskan bahwa mereka memeriksa pembukuan tersebut dan menganggapnya memuaskan. KMW pada tingkatan yang lebih tinggi akan memeriksa secara acak pernyataan fasilitator dan juga akan diminta menandatangani dan membuat pernyataan yang sama. Mekanisme untuk memeriksa dan menerapkan sanksi akan dikembangkan untuk mereka yang membuat pernyataan yang salah (sanksi mungkin mencakup pemisahan pekerjaan).
PARTISIPASI MASYARAKAT
Diseminasi secara terbatas informasi mengenai program
RENDAH

Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak mungkin terjadi.
Sosialisasi akan dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya, dan focus group discussions,dll) pada tingkat kelurahan/desa/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Sosialisasi tersebut juga mencakup kampanye melalui media massa, seperti surat kabar dan program radio. Strategi sosialisasi dipicu untuk membuat masyarakat sadar mengenai tujuan proyek dan peraturannya. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggungjawab terhadap tindakan mereka.
Pemilihan anggota BKM/LKM
RENDAH

Proses pemilihan anggota BKM/LKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.
Proses pemilihan anggota BKM/LKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi siginifikan dari anggota masyarakat
Penyaluran dana
MEDIUM

Meminta bagian untuk pejabat pemerintah.


1.  Dana Program ditujukan langsung kepada masyarakat, yakni rekening BKM/LKM/BKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, mengikuti permintaan dari PJOK (setelah verifikasi oleh Konsultan Manajemen Wilayah), dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari.
2.  Prosedur, ukuran dan kriteria untuk merumuskan hibah, kriteria eligibilitas untuk penerima manfaat, dan kondisi untuk penarikan semua disederhanakan dan dirumuskan di depan untuk menjamin bahwa para pelaku dapat memahaminya dengan mudah.  Untuk Hibah Kelurahan/desa/desa, persyaratan penarikan dana kepada BKM/LKM terkait dengan kinerja bukannya input, dengan penarikan pertama 20% berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang memuaskan sesuai PJM Pronangkis  ; penarikan kedua 50% berdasarkan indikator penggunaan dana dan pengelolaan keuangan yang memuaskan, dan penarikan ketiga 30% berdasarkan indikator keberlanjutan BKM/LKM. Karena masyarakat mengetahui berapa banyak mereka harus terima, maka seharusnya akan lebih sulit bagi pejabat untuk mengambil keuntungan.
Pelaksanaan investasi sub proyek
MEDIUM
Penyalahgunaan dana oleh BKM/LKM dan KSM
1. KSM diminta untuk menyusun dan mengajukan laporan mengenai kemajuan dan penggunaan dana proyek ke BKM/LKM.
2. Semua informasi keuangan yang dibuat tersedia untuk publik dan ditampilkan di kelurahan/desa/desa. Berita acara, status keuangan bulanan BKM/LKM, dan nama dan nilai proposal yang didanai ditempelkan pada papan pengumuman yang diletakkan di sekitar kelurahan/desa/desa. Kebebasan pelaku dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua transaksi keuangan memerlukan sekurang-kurangnya tiga tanda tangan dari anggota BKM/LKM terpilih. Untuk pembelian di atas Rp 15 juta, proyek meminta BKM/LKM untuk melaksanakan penawaran terbatas dimana penawaran harus diumumkan kepada publik.  Untuk pembelian yang lebih kecil, pembelian harus dilaksanakan oleh dua orang yang akan meminta penawaran dari pemasok lokal.
3. Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM. 








Format 6. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik

1.     Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik
      Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi Program yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pengaduan harus dikelola dengan baik agar seluruh ekses yang timbul dari adanya kegiatan dapat diminimalisir dan menjadi bahan koreksi untuk perbaikan kedepan. Pengaduan juga harus dimaknai sebagai bentuk adanya kepedulian dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program.

 

1.1. Prinsip Penanganan Pengaduan
Sistem penanganan pengaduan  didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a)    Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan dari manapun harus mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan  baik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, web-site dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b)    Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan.

1.2. Manajemen Pengaduan

a)    Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)
     KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja Program (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

b)    Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta Keluhan
     Pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau BKM/LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan program setelah Program selesai.
    
     Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam kategori: penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur, dan lainnya.

c)     Penyelesaian Pengaduan
     Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum.

     Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu menangani pengaduan ditingkatnya, maka secepat mungkin pengaduan tersebut disampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demilian seterusnya. Hasil penanganan pengaduan harus segera disampaikan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.

d)    Penyelesaian Secara Hukum
     Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal:
·         Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM MP.
·         Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).

Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh UPM (Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat) harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM MP, maka BKM/LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya.
Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Penjelasan Per Tingkatan Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan
Di Tingkat Kelurahan/Desa
Ø   Pengaduan yang masuk dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM BKM/LKM.
Ø   Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kelurahan/Desa dilanjutkan kepada PPM BKM/LKM.
Ø   Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).
Ø   Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kecamatan)
Ø   Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kelurahan/Desa, seperti: Lurah/Desa, Masyarakat, Forum Komunikasi Antar (FKA) BKM/LKM dan pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang di tingkatan ini.

Di Tingkat Kecamatan
Ø   Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepada PPM Kecamatan atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).
Ø   Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota)
Ø   Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kecamatan, seperti: Camat, Masyarakat, Forum Komunikasi Antar (FKA) BKM/LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Kabupaten/Kota.
Ø   Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Ø   Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Pengaduan yang masuk melalui Pemda Kab/Kota, Pokja PKP Kab/Kota dilanjutkan kepada PPM Kab/Kota atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Ø   Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi).
Ø   Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu: Pemda Kab/Kota, Pokja PKP Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Provinsi
Ø   Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Ø   Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, Pokja PKP Provinsi dilanjutkan kepada PPM Provinsi atau instansi/institusi yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan masyarakat.
Ø   Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Ø   Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat).
Ø   Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : Pemda Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Pusat
Ø   Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Profesi, Kelompok Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa: Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Ø   Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan atau yang mengadu langsung ke PPM Pusat.
Ø   Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Ø   Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu: Pokja PKP Nasional, PMU, Satker P2KKP dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

2. Penanganan Konflik
Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:
a.    Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflik permukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perlu diidentifikasi sejak awal;
b.    Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi;
c.     Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
·       Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnya konflik yang lebih luas dan keras;
·       Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran;
·       Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasan maupun tindakan yang menjurus kekerasan, dengan cara mengembangkan tindakan serta perilaku positif yang melibatkan semua pihak atau pelaku; serta
·       Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secara partisipatif untuk menyelesaikan akar konflik, dengan cara mentransformasi kekuatan negatif menjadi kekuatan-kekuatan positif.


3. Audit dan Pemeriksaan
Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM/LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, BKM/LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal             Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,




DR. Ir. ANDREAS SUHONO, M.Sc.
NIP. 110033451



[1] Kerangka secara menyeluruh dan tahapan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial dalam siklus KOTAKU tersedia di dalam Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial KOTAKU
[2] Environmental and Social Management Framework atau Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjadi acuan seluruh pelaku Program KOTAKU

No comments:

Post a Comment

COPYRIGHT © 2017 · ZARLINDA | THEME BY RUMAH ES